Friday, 25 March 2011

Apa Kabar PLTA Peusangan?

Pembangunan PLTA Peusangan, salah satu harapan masyarakat Aceh mengatasi krisis listrik di Aceh. Pernyataan sekarang bagaimana perkembangan proyek raksasa tersebut?

Salah satu penyebab rendahnya investasi di Aceh karena daerah itu kekurangan daya listrik. Para calon investor yang sudah menandatangani MoU terpaksa mengalihkan usahanya ke daerah lain lantaran terkendala listrik. Aceh adalah salah satu daerah di Indonesia yang mengalami krisis listrik sejak lama.

Menyadari hal ini Pemerintah Aceh mengenjot pembangunan intalisasi listrik. Pembangunan PLTA Peusangan di Takengon, Aceh Tengah, yang berkapasitas 86 MW, direncanakan dibangun di Kecamatan Laut Tawar, Kecamatan Silih Nara dan Kecamatan Celala, Aceh Tengah. PLTA tersebut direncanakan menghasilkan daya listrik sebesar 86,4 MW Listriknya akan disalurkan melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 V ke Gardu Induk di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah dan ke Gardu Induk di Bireuen,

Jaringan transmisi tersebut diperkirakan sepanjang 76 km dan akan melewati kawasan lindung di luar kawasan hutan, kawasan pertanian, pemukiman, perkebunan di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Bireuen.

Kehadiran PLTA Peusangan 1 dan 2 yang pembangunannya menelan biaya sekitar Rp 3 triliun diharapkan bisa mengatasi krisis listrik yang dialami warga Aceh. Dengan kapasitas 86 MW, PLTA Peusangan mampu memasok energi listrik untuk seluruh Provinsi Aceh.

PLTA Peusangan 1 dan 2 nantinya akan menggunakan air Danau Laut Tawar sebagai sumber penggerak turbin. Selama ini, air yang mengalir dari danau itu lebih banyak digunakan untuk kebutuhan proyek - proyek vital di Aceh Pupuk Iskandar Muda dan PT Asean Aceh Fertilizer.
Sebelumnya, proyek PLTA Peusangan 1 dan 2, tertunda beberapa tahun karena situasi konflik yang melanda Aceh. Saat itu, Karena proyek itu belum dikerjakan, masyarakat di sepanjang krueng Peusangan memanfaatkan aliran sungai sebagai lokasi budidaya ikan air tawar dengan mendirikan keramba.

Dampak dari pembangunan proyek itu, ratusan keramba (jaring tancap) milik warga di sepanjang krueng (sungai) Peusangan akan tergusur. Jumlah keramba di sepanjang Krueng Peusangan, mulai dari hulu sungai hingga Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara mencapai 400 ratus unit lebih. Keramba-keramba itu dimanfaatkan warga sebagai lokasi budidaya ikan air tawar seperti ikan mujahir, ikan mas, dan sejumlah ikan air tawar lainnya.

Besarnya harapan yang digantungkan kepada PLTA Peusangan bukanya tanpa masalah. Ada semacam kekhawatiran dengan hadirnya Plta Peusangan akan merusak lingkungan. Menurut JBIC, “Proyek Pembangunan PLTA Peusangan dan Jaringan Transmisi” dikategorikan sebagai Kategori A. Itu berarti proyek ini kemungkinan membawa dampak besar negatif.

Proyek yang dikategorikan A, JBIC sendiri harus mengumumkan laporan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai “Panduan JBIC mengenai Pertimbangan Sosial dan Lingkungan Hidup (April 2002)”. Di Indonesia AMDAL terdiri dari analisis dampak lingkungan (ANDAL), rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL).

Menurut laporan “ANDAL PLTA Peusangan” dan laporan “ANDAL Pembangunan Jaringan Transmisi 150 KV GI Takengon ke PLTA Peusangan 1&2-GI Bireuen”, diperkirakan ada beberapa dampak negatif yang besar, termasuk masalah pembebasan tanah. Untuk prasarana konstruksi Proyek PLTA Peusangan 1&2, lahan seluas 236,8 ha harus dibebaskan. Dari lahan seluas 236,8 ha, hanya lahan seluas 200 ha yang sudah dibebaskan. Di atas lahan tersebut terdapat beberapa fasilitas umum seperti SMP (1 unit), SD (2 unit), TK (1 unit) dan meunasah (2 unit) dan fasilitas umum tersebut sudah dipindahkan.

Lahan seluas 36,8 ha akan dibebaskan kemudian. Untuk proyek Jaringan Transmisi, 6,37 ha perlu dibebaskan. Menggarisbawahi bahwa PLTA Peusangan 1&2 akan membuat efek negatif yang lebih besar daripada efek positifnya, sesuai dengan penerbitan Katagori A oleh JBIC yang berarti PLTA Peusangan akan menimbulkan tingkat dampak negatif yang besar.

Meskipun data tersebut, tidak mencantumkan efek dari perubahan bentang alam yang berpotensi mengancam kelestarian ribuan biota asli danau/sungai, seperti degradasi ekosistem danau Laut Tawar dan DAS Krueng Peusangan; degradasi lahan sawah, pertanian dan perkebunan masyarakat; debit sungai/danau menjadi menyusut sehingga mengkhawatirkan akan ketersediaan air bagi masyarakat setempat; hingga terjadinya perubahan pranata sosial, kehilangan mata pencaharian masyarakat akibat pembongkaran tanah/keramba. Itu belum termasuk, perkiraan jumlah minus karbon dari kawasan danau Laut Tawar dan DAS krueng Peusangan jika PLTA ini jadi dibangun kata Yasuyuki dari JBIC.

Masalah lain yang tidak kalah pelik adalah, ganti rugi usaha keramba-keramba di sepanjang Sungai Peusangan. keramba-keramba milik warga itu dipastikan akan dibongkar sehingga aliran Sungai Peusangan yang selama ini ‘dihiasi’ dengan jejeran ratusan keramba milik warga akan berganti dengan pembangunan proyek raksasa tersebut.

Pemilik keramba mengatakan hingga saat ini proses ganti rugi itu belum jelas,“ kejelasan Kapan dimulai proyeknya itu, belum diketahui,” kata Bambang salah seorang pemilik keramba. Dikatakan, pendirian keramba di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan sudah dimulai sejak sepuluh tahun lalu, Dengan adanya keramba-keramba itu, sedikit banyak telah membantu sejumlah warga dengan memelihara ikan air tawar sebagai sumber pendapatan tambahan keluarga. “Kalau memang harus dibongkar, nggak jadi masalah, karena memang untuk kepentingan yang lebih besar, meskipun ada sebagian warga disini menjadikan keramba sebagai usaha utama mereka,” ujar Bambang.

Ramlan, ketua Asosiasi Permerhati dan Desa di Kabupaten Aceh Tengah mengatakan hingga saat ini lahan yang sudah dibebas adalah 70 persen, lahan ini sudah dibebaskan sejak lama, sedangkan untuk pembebasan Keramba-keramba belum satupun dilakukan.

Ironisnya, Kejelasan tentang proses ganti rugi dari Pemkab Aceh Tengah juga tidak begitu jelas. Bagaimanakah harga Ganti Rugi atau Ganti Usaha setiap keramba juga belum diketahui. Ramlan mengatakan seharusnya Pemkab Aceh Tengah, memperjelas hal ini agar tidak ada masalah dikemudian hari” Kita mengharapkan jangan sampai ada oknum-oknum dari Pemkab Aceh Tengah yang memamfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi dan menghambat proyek ini” kata Ramlan.

Begitu juga untuk masalah Tenaga kerja nantinya kata Ramlan, sudah seharusnya ada semacam proritas kepada pribumi” Dalam artian sesuai dengan keahlian masing-masing, bagaimanapun dengan adanya proritas akan menumbuhkan rasa memiliki di diri masyarakat pribumi” jelas Ramlan lagi.

Saat ini, kegiatan yang ada di proyek PLTA Peusangan, masih sebatas pekerjaan pisik dan rehabilitasi bangunan yang sudah ada sebelumnya diluar pemasangan intalisasi” Belum ada karyawan, yang ada buruh-buruh kasar yang merupakan tenaga lepas dengan jumlah 150 orang” kata Ramlan.

Ia menghimbau kepada masyarakat luas, jangan percaya kepada oknum-oknum yang mengaku bisa memasukan karyawan ke PLTA Peusangan. Belakangan ada isu yang berhembus kalau PLTA Peusangan sudah membuka lowongan untuk karyawan” Semua itu tidak benar, kita masih menunggu keputusan dari pihak PLTA Puesangan, masih ada proses panjang yang dilakukan termasuk keputusan dari Dinas Tenaga Kerja setempat” jelas Ramlan lagi.

Jika melihat fakta yang seperti yang ditulis oleh Rahmat RA, di Harian Aceh, Saat ini, listrik di Aceh masih sangat tergantung dengan Sumut. Betapa tidak, 70 persen kebutuhan listrik di Aceh dipasok dari sana. Selain itu, defisitnya arus listrik di Sumatera Utara yang disuplai melalui PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Belawan, dan PLTA Maninjau di Medan, selain mendapat suplai dari PLTD Lueng Bata, Banda Aceh.

Krisis listrik di PT PLN Pembangkit listrik dalam sistem Sumut-Aceh atau Sumbagut berimbas pada penyuplaian arus listrik ke Aceh. Apalagi permintaan pelanggan yang terus meningkat terhadap energi listrik ini mengakibatkan semakin tak mencukupi.

Tahun 1997 PT PLN Pembangkit Sumbagut mampu menghasilkan energi sebesar 900 MegaWatt (MW), sementara kebutuhan pelanggan saat itu hanya 535 MW. Tahun 2008 permintaan pelanggan meningkat menjadi 1.090 MW, sedangkan kemampuan pembangkit hanya 950 MW yang dipasok untuk seluruh Sumatera Utara dan Aceh. Sementara itu kian hari pelanggan makin bertambah.

Saat ini pemakaian puncak di Aceh mencapai 232 MW, sedangkan suplai arus dari sistem isolated tetap 63 MW. Agar listrik di Aceh kembali normal seharusnya pasokan listrik dari Sumatera Utara sebesar 169 MW. Namun karena ada kerusakan dan perbaikan mesin, serta kemampuan pembangkit untuk menghasilkan energi listrik relatif rendah yang berakibat defisitnya arus listrik di PLN Sumut, suplai arus listrik ke Aceh terpaksa dikurangi sebesar 8 MW/perhari.

Usaha mengatasi krisis listrik oleh PT PLN Wilayah Sumbagut ini pun terkendala karena PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang diharapkan dapat membantu menyuplai kekurangan arus tak dapat berkutik disebabkan permukaan air Danau Toba terus menyurut, sumber energi listrik mereka pun melemah, akibatnya produksi energi listrik ikut menurun.

Ketergantungan pasokan listrik bagi wilayah di Aceh melalui jaringan interkoneksi Sumatera Utara (Sumut) belum juga bisa ditanggulangi. Kenyataan ini sangat ironis jika ditilik dari sumber energi yang melimpah di perut bumi Aceh. Sejatinya—kalau bisa dimanfaatkan—tidak hanya untuk mencukupi energi listrik di wilayah Aceh, bahkan bisa mencukupi seluruh pulau Sumatera.

Data sumber daya energi Aceh dilaporkan, dalam perut bumi Aceh terdapat kandungan energi panas bumi (geothermal) dan air (hydropower) cukup besar. Cadangan energi panas bumi di Gunung Seulawah dan Krueng Raya, Aceh Besar, masing-masing sebesar 250 mega watt (MW), Gunung Jaboi di Pulau Weh 74,14 MW, dan Gayo Lasten, Aceh Tengah, sebesar 589,42 MW.

Sementara sumber energi hydropower terdapat di sejumlah sungai di Aceh. Di antaranya di Krueng Aceh (5,20 MW), Krueng Teunom (41,10 MW), Krueng Leumih (7,70 MW), Krueng Meureudu (62,60 MW), Krueng Jambo Aye (471,90 MW), Krueng Ramasan (101,80 MW). Krueng Peureulak (20,80 MW), Kreung Tampur-Tamiang (126,90 MW), Krueng Biadin (98,60 MW), Krueng Peusangan (88,90 MW), Danau Laut Tawar/Bidin (73,30 MW), Danau Laut Tawar/Jambo Air (41,90 MW), Krueng Pantan Dedalu (7,90 MW), Lawe Alas (268,10 MW), dan Lawe Mamas (65,80 MW).

Kalau ditilik lebih jauh lagi, Aceh juga memiliki potensi batu bara yang cukup besar. Di Kecamatan Meurebo dan Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat, diperkirakan memiliki batu bara sebesar 571 juta ton dan cadangan hipotesis batu bara lebih kurang 1,7 miliar ton. Ditambah lagi cadangan minyak bumi di Aceh sebesar 94,473 million stock tank barrel (MSTB) di sepanjang pantai utara dan timur—daratan seluas 8.225,19 km2 dan di lepas pantai Selat Malaka 38.122,68 km2—dan memiliki cadangan gas bumi sebesar 10,3787 billion standar cubic feet (BSCF).

Sepertinya impian masyarakat tidak ada lagi pemadaman lampu masih jauh panggang dari api. Angin surga yang di hembuskan oleh Pemerintah, tahun 2012 tahun 2012 Aceh akan menjadi daerah lumbung energi listrik masih jauh dari harapan, ada kesan kurangnya keseriusan pemerintah terutama Pemda Aceh Tengah dan tentu saja pemerintah Aceh untuk mengenjot hal ini.

Proyek pembangunan PLTA Peusangan yang berkapasitas 86 MW tersebut sendiri, saat ini masih dalam proses tender yang diikuti oleh dua perusahaan dari Jepang dan Korea. “Pemenang tender akan diumumkan akhir tahun ini. kata Direktur Utama (Dirut) PT PLN Dahlan Iskan menjawab wartawan ketika meninjau Kapal Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Apung, di Punge Blangcut.

Ramlan mengatakan, dalam untuk mendukung proyek PLTA Peusangan, seharusnya harus ada inisiatif dari pihak-pihak terkait untuk melibatkan berbagai element masyarakat, tokoh masyarakat setempat, LSM dan Media serta pihak lain yang terkait untuk melakukan pengawasan agar proyek ini berhasil”

"Bagaimanapun, kita tentunya sangat bersyukur dengan adanya investor yang masuk ke Aceh, selain memberikan PAD bagi daerah dan menampung tenaga kerja juga mengatasi krisis energi listrik di Aceh, nah sekarang tinggal menjaga kepercayaan tersebut dengan take and give (menerima dan memberi) dalam hal ini, agar tidak satu pihakpun yang dirugikan” jelas Ramlan.

Masyarakat tentu saja berharap angin surga tersebut akan menjadi kenyataan, tidak semudah membalikan telapak tangan memang untuk membenahi pasokan energi listrik di Aceh, namun bagaimanapun pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam hal ini. Terlepas dari itu semua hanyalah waktu yang bisa menjawab keseriusan Pemerintah dalam hal ini. (Arsadi Laksamana).

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Walgreens Printable Coupons